Basarnas Ungkap 583 Tewas, 553 Hilang di Sumatera
JAKARTA || MTUNews.com – Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI M. Syafi’i mengungkapkan jumlah korban tewas akibat banjir dan longsor di Sumatera telah mencapai 583 orang, sementara 553 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian.
“Operasi SAR terus berjalan. Pembaruan data terakhir pukul 10.00 WIB, total korban meninggal yang sudah dievakuasi sebanyak 583 orang, dan 553 orang masih dalam pencarian,” ujar Syafi’i di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Syafi’i menyampaikan bahwa Basarnas mengerahkan seluruh sumber daya demi percepatan evakuasi. Untuk distribusi logistik maupun akses ke titik-titik terdampak, Basarnas memanfaatkan seluruh armada yang dimiliki, termasuk kapal, sarana laut, serta dukungan udara.
Baca Juga:
“Badan SAR Nasional juga mengerahkan pesawat dari Tanjung Pinang, Jakarta atau Bogor, serta Surabaya untuk memperkuat operasi di lapangan,” tuturnya.
Ia menambahkan, Basarnas turut menurunkan unit anjing pelacak K9 guna membantu menemukan korban yang tertimbun material lumpur. Menurutnya, kondisi di lapangan sangat menyulitkan tim SAR karena lumpur tebal bercampur kayu dan mulai mengeras.
“Untuk korban yang tertimbun lumpur, pencarian menghadapi tantangan besar. Karena itu, kami menggunakan K9 untuk membantu mendeteksi posisi korban,” jelas Syafi’i.
Baca Juga:
Syafi’i juga menegaskan bahwa bertambahnya jumlah korban hilang disebabkan adanya sejumlah wilayah yang sebelumnya terisolasi sehingga tidak dapat mengirimkan laporan. Setelah akses terbuka, data korban mengalami penyesuaian.
“Terdapat daerah-daerah terisolasi yang tidak memiliki sarana komunikasi. Setelah tim SAR gabungan bisa masuk, ada penambahan data korban yang harus dicari,” katanya.
Terkait perbedaan data antara Basarnas dan BNPB, Syafi’i menegaskan bahwa Basarnas menggunakan prosedur baku yang menjadi dasar pertanggungjawaban, termasuk terkait hak-hak keluarga korban.
Baca Juga:
“Kami tidak mengetahui detail sumber laporan BNPB, karena mereka menghimpun dari berbagai pihak: pemerintah daerah, TNI, maupun Polri. Sementara data yang dikeluarkan Basarnas harus dapat dipertanggungjawabkan, karena terkait santunan dan hak keluarga,” ujarnya. (red-win)
