Kasad Tegaskan Pemulihan Bencana dan Kepercayaan Publik ke TNI
JAKARTA || MTUNews.com – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan proses pemulihan di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera terus dipercepat menjelang bulan Ramadan. Upaya tersebut difokuskan pada pembangunan hunian sementara, perbaikan infrastruktur vital, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Maruli mengatakan pembangunan hunian sementara (huntara) menjadi prioritas agar warga terdampak segera memiliki tempat tinggal yang layak. Selain itu, perbaikan infrastruktur, khususnya jembatan, terus dikebut untuk memulihkan akses transportasi dan distribusi logistik.
“Pemulihan akan terus kami percepat. Untuk huntara kami upayakan maksimal. Sementara untuk infrastruktur, terutama jembatan, sebagian besar sudah bisa kami selesaikan,” ujar Maruli usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI–Polri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Baca Juga:
Dalam kurun waktu sekitar satu setengah bulan terakhir, pemerintah bersama TNI telah membangun dan memperbaiki puluhan jembatan darurat di wilayah terdampak bencana. Maruli merinci, hampir 40 jembatan bailey, lebih dari 50 jembatan armco, serta 19 jembatan gantung telah selesai dibangun.
Selain infrastruktur, pemulihan juga mencakup penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Pemerintah menurunkan berbagai sarana pendukung, termasuk mobil tangki air dari sejumlah kementerian dan lembaga, guna memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.
Maruli menambahkan sektor pendidikan juga mulai berangsur pulih, ditandai dengan kembalinya kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Menurutnya, secara umum proses pemulihan di wilayah terdampak bencana berjalan dengan baik.
Baca Juga:
Tanggapan Kasad soal Survei Kepercayaan Publik
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi hasil Survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan TNI sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi. Dalam survei tersebut, kepercayaan publik terhadap TNI tercatat sebesar 93 persen, sedikit menurun dibandingkan survei November 2025 yang mencapai 94 persen.
Maruli menilai penurunan tipis tersebut merupakan dinamika yang wajar dalam penilaian publik dan tidak menunjukkan adanya persoalan serius. Ia menegaskan TNI tetap menjalankan tugas sesuai koridor dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
“Enggak ada masalah. Penilaian publik itu hal biasa. Silakan saja dinilai, dinamika seperti ini pasti ada pengaruhnya,” ujar Maruli usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI–Polri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Baca Juga:
Menanggapi penilaian yang mengaitkan penurunan kepercayaan publik dengan meluasnya peran TNI di luar fungsi pertahanan, Maruli menegaskan bahwa prajurit TNI tidak menduduki jabatan-jabatan pemerintahan di luar ketentuan yang berlaku.
Ia juga membantah anggapan bahwa TNI terlibat aktif dalam struktur program-program sipil, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, tidak ada jabatan struktural nonpertahanan yang diisi oleh prajurit aktif TNI.
“Tidak ada jabatan-jabatan nonpemerintahan. Untuk MBG juga tidak ada,” tegas Maruli.
Baca Juga:
Maruli menegaskan TNI tetap fokus menjalankan tugas utama di bidang pertahanan negara, sembari menghormati berbagai pandangan dan penilaian publik yang berkembang. (red-sjs)
Selanjutnya
KPK Bidik 18 Anggota DPR di Kasus DJKA Kemenhub
Artikel Terkait
