Jika APBN Tak Kuat Tahan BBM, Ekonomi RI Terancam Guncang
TANGERANG SELATAN || MTUNews.com – Pemerintah didorong segera menyiapkan langkah strategis untuk meredam dampak lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah. Kenaikan harga energi global dinilai berpotensi menekan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mempertahankan subsidi energi, terutama untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat.
Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek domino terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, kenaikan harga energi akan mendorong inflasi pada berbagai kebutuhan pokok yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.
Fahmy menjelaskan, jika harga energi bersubsidi dinaikkan, dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor transportasi dan logistik, tetapi juga akan merembet ke harga barang dan jasa. Kondisi tersebut berisiko memperberat beban masyarakat berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.
Baca Juga:
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM menjelang momentum Lebaran berpotensi menimbulkan tekanan inflasi ganda. Pada periode tersebut, permintaan barang dan jasa biasanya meningkat sehingga kenaikan harga BBM dapat mempercepat lonjakan harga secara lebih luas.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, menilai kenaikan harga BBM dapat membawa dampak lebih luas terhadap stabilitas ekonomi. Ia memperkirakan inflasi tahunan bisa melonjak hingga kisaran 6–8 persen jika harga BBM naik akibat tekanan pada APBN.
Menurut Bhima, lonjakan inflasi tersebut akan membuat masyarakat menahan konsumsi sehingga permintaan di sektor industri melemah. Jika kondisi itu berlangsung cukup lama, berbagai sektor usaha berpotensi melakukan pengurangan tenaga kerja.
Baca Juga:
Ia menambahkan, dampak lanjutan dari situasi tersebut adalah meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor, termasuk industri manufaktur dan perdagangan. Penurunan daya beli juga dapat membuat sebagian kelompok kelas menengah bergeser menjadi kelompok rentan miskin.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah diminta segera mengambil langkah mitigasi, termasuk dengan meninjau ulang prioritas anggaran negara agar ruang fiskal tetap cukup untuk menahan gejolak harga energi.
Bhima menilai pengendalian inflasi saat ini menjadi prioritas yang lebih mendesak dibandingkan sejumlah program belanja besar pemerintah. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pengalihan atau refocusing anggaran guna menjaga stabilitas harga BBM dan melindungi daya beli masyarakat.
Baca Juga:
Sejalan dengan itu, Fahmy juga menilai pemerintah menghadapi pilihan kebijakan yang tidak mudah antara mempertahankan program prioritas dan menjaga stabilitas harga energi. Namun dalam situasi tekanan harga minyak global, refocusing anggaran dinilai menjadi opsi yang lebih realistis untuk mencegah kenaikan harga BBM bersubsidi. (red-ms)
sumber: detikFinance
Baca Juga:
Artikel Terkait
