Dugaan Suap Verifikasi Dapur SPPG Mengemuka
SIBOLGA || MTUNews.com -Pasca pengungkapan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat pusat yang menyeret sejumlah pihak, perhatian publik turut mengarah pada pelaksanaan program tersebut di berbagai daerah. Di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, sejumlah informasi mengenai pelaksanaan program MBG mulai mencuat melalui keterangan dari seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kepada wartawan, narasumber yang disebut dengan inisial GP menyampaikan sejumlah informasi terkait pelaksanaan program MBG yang melibatkan beberapa yayasan di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Menurut GP, terdapat sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat perhatian dan penelusuran lebih lanjut guna memastikan seluruh proses pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
GP juga menyerahkan sejumlah dokumen dan materi pendukung yang menurutnya berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut. Dokumen yang disampaikan antara lain daftar pengadaan barang, bukti pembayaran, foto dan video peralatan yang digunakan oleh mitra dapur, dokumen perjanjian kerja sama, serta rekaman percakapan yang disebut berkaitan dengan proses pelaksanaan program.

Menurut GP, informasi dan dokumen tersebut diserahkan sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas program pemerintah. Ia mengaku siap memberikan keterangan tambahan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak berwenang untuk melakukan klarifikasi maupun pendalaman terhadap informasi yang disampaikannya.
Selain itu, GP juga menyoroti proses verifikasi Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menilai terdapat beberapa hal yang perlu dikaji lebih lanjut terkait kesesuaian fasilitas dan peralatan dapur dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah mitra pelaksana, terdapat pengakuan mengenai mekanisme pengadaan peralatan yang menurut mereka diarahkan melalui pihak tertentu. Salah seorang mitra yang enggan disebutkan identitasnya mengaku memperoleh informasi bahwa beberapa jenis peralatan disarankan untuk dibeli melalui pihak yang telah ditentukan.
“Kami mengikuti arahan yang disampaikan saat itu karena ingin segera memenuhi persyaratan operasional dapur. Namun, kami berharap seluruh mekanisme yang diterapkan memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar salah seorang mitra.

Mitra tersebut juga mengungkapkan bahwa dirinya baru menerima dokumen kerja sama secara resmi setelah proses pembangunan dan persiapan dapur berjalan. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait mekanisme kerja sama yang diterapkan antara mitra dan yayasan.
Sementara itu, berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada wartawan, terdapat beberapa informasi yang dinilai memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait, termasuk mengenai tahapan pembangunan dapur, proses verifikasi, hingga pelaksanaan kerja sama antara mitra dan yayasan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari yayasan maupun pihak-pihak yang disebut dalam informasi yang disampaikan narasumber. Oleh karena itu, seluruh informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut guna memperoleh gambaran yang utuh serta berimbang.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku menjadi aspek penting dalam pelaksanaannya agar tujuan program dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (red-hm)












