Disindir Golkar, PDIP Tegaskan Tak Haus Kuasa

Menurut Deddy, PDIP tidak memiliki orientasi untuk selalu berada dalam lingkaran kekuasaan. Ia bahkan menyindir Golkar sebagai partai yang dinilainya cenderung ingin tetap berada di pemerintahan, terlepas dari hasil kontestasi politik yang dihadapi.

“PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa partai tidak dapat hidup atau berkembang,” kata Deddy dalam keterangan tertulis yang dikutip, Sabtu (20/6/2026).

Baca Juga:

Parpol Nonparlemen Melawan PT 5 Persen

Meski demikian, Deddy mengakui bahwa partai politik yang berada di dalam pemerintahan memiliki keuntungan karena memperoleh akses langsung terhadap proses pengambilan kebijakan. Namun, ia menilai pilihan untuk berada di luar pemerintahan juga harus dihormati sebagai bagian dari dinamika demokrasi.

Ia menegaskan bahwa PDIP tetap akan mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada kepentingan rakyat, sekaligus memberikan kritik, masukan, dan koreksi terhadap kebijakan yang dianggap perlu diperbaiki.

“Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat yang sama memiliki kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, bahkan pandangan yang berbeda,” ujarnya.

Baca Juga:

Gerindra: Parpol Koalisi Bahas PT 5 Persen

Deddy menilai keberadaan partai di luar pemerintahan penting untuk menjaga mekanisme pengawasan terhadap jalannya kekuasaan, terutama di tengah dominasi partai-partai pendukung pemerintah di parlemen. Menurutnya, jika seluruh partai politik bergabung ke dalam pemerintahan, fungsi kontrol terhadap kekuasaan berpotensi melemah dan dapat bergeser ke ruang publik melalui aksi demonstrasi.

Lebih lanjut, Deddy menekankan bahwa perbedaan posisi politik merupakan hal yang lazim dalam negara demokrasi. Ia menyebut keberadaan partai pendukung maupun di luar pemerintahan merupakan bagian dari sistem demokrasi yang sehat dan diperlukan untuk menjaga keseimbangan kehidupan politik nasional.

“Indonesia adalah negara demokrasi. Karena itu, perbedaan posisi politik merupakan sesuatu yang wajar dan sehat bagi keberlangsungan demokrasi,” tegasnya.

Baca Juga:

5 Partai Usulkan Pemakzulan Masinton, Gerindra Mundur

Pernyataan Deddy tersebut menjadi respons atas kritik dan sindiran yang sebelumnya dilontarkan kader Partai Golkar terkait posisi PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan, namun tetap mengklaim menjalankan fungsi penyeimbang terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. (red-win)