Luhut B Panjaitan Apresiasi Digitalisasi Bansos Pemkab Taput
TAPANULI UTARA || MTUNews.com – Kabupaten Tapanuli Utara kembali mencatatkan langkah penting dalam transformasi digital nasional. Daerah ini menjadi salah satu pelopor penerapan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos), yang mendapat apresiasi langsung dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan.
Apresiasi tersebut disampaikan saat Luhut melakukan kunjungan kerja ke Desa Sitampurung, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Jumat (10/7/2026), untuk meninjau implementasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Kedatangan Luhut bersama rombongan disambut Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Satya Dharma Nababan, jajaran pimpinan perangkat daerah terkait, Camat Siborongborong, serta Kepala Desa Sitampurung.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Penasihat Khusus Kantor Perdana Menteri Singapura, Theo Chee Hean, dan Direktur Eksekutif Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Tubagus Nugraha, yang ikut memantau secara langsung penerapan sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial di daerah.
Dalam paparannya, Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan sekadar perubahan sistem administrasi, melainkan upaya nyata untuk memastikan bantuan pemerintah disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
Menurutnya, sistem tersebut mengintegrasikan berbagai program bantuan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan pendidikan, hingga subsidi energi seperti BBM dan listrik, sehingga proses penyalurannya menjadi lebih akurat, efisien, dan mudah diawasi.
Sementara itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung percepatan transformasi digital di sektor perlindungan sosial.

Ia menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial merupakan salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
“Ini adalah langkah maju untuk keadilan dan kelayakan penerima bantuan sosial. Kita ingin memastikan tidak ada lagi hak masyarakat miskin yang salah sasaran,” tegas Luhut.
Melalui penerapan sistem digital tersebut, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. (red-ms)











