Rakor Mendagri, Bupati Taput Perkuat Pengendalian Inflasi

TAPANULI UTARA || MTUNews.com – Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., didampingi Sekretaris Daerah Henry M. M. Sitompul, M.Si., staf ahli bupati, para asisten, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Ruang Rapat Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Senin (13/7/2026).

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri tersebut diikuti para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Agenda rapat meliputi evaluasi pengendalian inflasi di daerah, progres pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi. Pemerintah daerah juga diminta mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Baca Juga:

HUT ke-81 Taput, Pemkab Perkuat Pertanian dan Ekonomi

Menanggapi hal tersebut, Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi.

“Pengendalian inflasi merupakan salah satu upaya strategis untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus terus bersinergi, responsif, dan mengambil langkah antisipatif terhadap berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga di Kabupaten Tapanuli Utara,” ujar Bupati.

Selain itu, Bupati menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai landasan perencanaan pembangunan dan penyaluran program pemerintah yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (red-mys)

Baca Juga:

TP2DD Taput Dorong Transaksi Digital hingga Desa