Gus Yahya Maju Lagi Jadi Ketum PBNU: “Niatku Ora Kliru”
Daftar isi:
JOMBANG || MTUNews.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan tetap optimistis menghadapi Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Yahya pada Kamis (27/8/2026), seusai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian pembukaan Muktamar Ke-35 NU.
Saat ditanya mengenai keputusannya kembali maju dalam kontestasi Ketua Umum PBNU, Gus Yahya memberikan jawaban singkat namun tegas.
“Allahu Robbuna. Niatku ora kliru.”
Menurut Gus Yahya, keputusannya untuk kembali maju merupakan bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan khidmah kepada Nahdlatul Ulama.
Tanggapi Isu Intervensi Presiden
Gus Yahya juga menanggapi isu yang menyebut Presiden Prabowo tidak menghendaki dirinya kembali memimpin PBNU.
Ia menilai isu tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, kondisi politik saat ini berbeda dengan era Presiden Soeharto, termasuk hubungan kekuasaan dengan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
“Prabowo tidak dalam posisi seperti Soeharto, lingkungan politik juga tidak sama,” ujar Gus Yahya.
Ia menilai Presiden Prabowo tidak memiliki alasan politik yang rasional untuk melakukan intervensi terhadap proses internal NU.
“Mengintervensi NU akan sangat membahayakan posisi politik Prabowo,” katanya.
Gus Yahya juga menegaskan bahwa relasinya dengan Presiden Prabowo berbeda dengan hubungan politik Gus Dur dengan Presiden Soeharto.
“Posisi saya terhadap Prabowo juga tidak sama dengan posisi Gus Dur terhadap Soeharto. Saya kooperatif, bahkan suportif. Gus Dur kritis sesuai kebutuhan konteks sosial politik saat itu,” ujarnya.
Karena itu, Gus Yahya menyebut tidak ada alasan yang masuk akal bagi Presiden Prabowo untuk menolaknya sebagai calon Ketua Umum PBNU.
Dugaan Pencatutan Nama Presiden
Gus Yahya kemudian mengungkap adanya informasi mengenai dugaan pihak tertentu di lingkungan pemerintahan yang mengumpulkan sejumlah pengurus NU dari berbagai daerah.
Menurut informasi yang diterimanya, pihak tersebut diduga meminta dukungan agar para pengurus tidak memilih dirinya, bahkan disertai dugaan pemberian imbalan uang.
Namun, Gus Yahya menegaskan bahwa apabila tindakan tersebut benar terjadi, hal itu tidak dapat serta-merta dianggap sebagai representasi sikap Presiden Prabowo.
“Kalau ada anak buah Prabowo bermanuver mencatut Prabowo, semestinya Prabowo menegur, bila perlu memberi sanksi,” katanya.
Ia menilai tindakan membawa-bawa nama Presiden justru dapat merugikan Prabowo karena kepentingan individu atau kelompok tertentu.
“Mereka mengorbankan Prabowo untuk agenda mereka sendiri,” tegasnya.
Gus Yahya juga menilai jika tindakan tersebut dilakukan secara terbuka, maka teguran maupun sanksi terhadap pihak yang bersangkutan seharusnya dilakukan secara terbuka pula.
Percaya pada Integritas PWNU dan PCNU
Terkait isu politik uang dalam proses Muktamar, Gus Yahya menyatakan tetap mempercayai integritas Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).
Ia menyebut para pengurus wilayah dan cabang merupakan kader organisasi yang memiliki tanggung jawab moral dalam menentukan masa depan NU.
“PW dan PC adalah kader-kader. Bukan pedagang, apalagi maling.”
Gus Yahya meyakini para pengurus NU memiliki nurani dan kesetiaan terhadap organisasi sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan materi.
“Mereka punya nurani dan kesetiaan terhadap organisasi. Mereka akan melindungi komitmen moral mereka dari ancaman apa pun, apalagi sekadar uang,” katanya.
Ketika ditanya apakah dirinya tetap optimistis PWNU dan PCNU akan menggunakan haknya berdasarkan kepentingan organisasi, Gus Yahya menjawab tegas, “Haqqul yaqin.”
Serahkan Tanggung Jawab kepada Masing-Masing
Menjelang Muktamar, Gus Yahya mengaku tidak ingin mencampuri aktivitas sejumlah tokoh, termasuk Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf.
“Buat apa? Tanggung jawab masing-masing, hisab masing-masing,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kaidah fikih man ista’jala syaian qabla awanihi ‘uqiba bihirmanihi, yang secara umum bermakna seseorang yang tergesa-gesa memperoleh sesuatu sebelum waktunya dapat berujung pada kehilangan sesuatu yang ingin dicapainya.
Ketika ditanya mengenai konteks kaidah tersebut dalam dinamika Muktamar, Gus Yahya menjawab singkat:
“Itu konsumsi kiai. Yang bukan kiai tidak wajib paham.”
Sebut Islah Internal Sudah Tuntas
Mengenai hubungannya dengan Rais Aam PBNU dan jajaran Syuriyah setelah dinamika internal organisasi, Gus Yahya memastikan proses islah telah selesai.
“Tuntas. Buktinya sepakat muktamar,” katanya.
Menurutnya, kesepakatan untuk tetap menyelenggarakan Muktamar menunjukkan bahwa dinamika internal organisasi telah dikembalikan kepada mekanisme jam’iyah.
Muktamar sendiri merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU yang menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan organisasi sekaligus menentukan kepemimpinan dan arah perjalanan NU ke depan.
Jaga Martabat Nahdlatul Ulama
Menghadapi Muktamar Ke-35 NU, Gus Yahya mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga niat, disiplin organisasi, dan martabat Nahdlatul Ulama.
“Tata niat yang benar dan disiplin jangan sampai bertindak menciderai martabat NU,” katanya.
Ia menekankan bahwa seluruh proses Muktamar harus berlangsung dengan menjunjung kehormatan organisasi dan mengutamakan kepentingan jam’iyah.
Gus Yahya juga mengingatkan agar aktivitas individu di sekitar kekuasaan tidak serta-merta dianggap sebagai representasi resmi Presiden.
Jika terdapat pihak yang menggunakan atau mencatut nama Presiden untuk memengaruhi pilihan muktamirin, maka tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang melakukannya.
Muktamar Ke-35 NU pun menjadi momentum penting bagi organisasi untuk menata kembali konsolidasi internal, menjaga persatuan, serta menentukan arah kepemimpinan NU di masa mendatang. (red-tim/ms)
