KUR di Taput Diawasi DPR, Saleh Daulay: Aturan Harus Ditegakkan!
TAPANULI UTARA || MTUNews.com – Komisi VII DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Kamis (3/9/2026). Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan program pembiayaan pemerintah tersebut benar-benar dapat diakses dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelaku usaha yang membutuhkan.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa setiap pengaduan masyarakat harus disampaikan berdasarkan bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, seluruh pihak harus mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyaluran KUR.
“Aturan harus ditegakkan,” tegas Saleh, terutama terkait ketentuan KUR yang tidak mensyaratkan agunan bagi pinjaman hingga Rp100 juta.
Baca Juga:
Selain memastikan pelaksanaan aturan, Komisi VII DPR RI juga mendorong peningkatan kuota penyaluran KUR untuk Sumatera Utara agar pembagiannya lebih proporsional. Langkah tersebut dinilai penting mengingat besarnya jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.
“Kita harapkan KUR ini bisa terjangkau lebih luas lagi,” ujarnya.
Saleh juga meminta pemerintah daerah berperan aktif mendampingi masyarakat, tidak hanya dalam mengakses KUR, tetapi juga mulai dari penyusunan proposal, pengembangan usaha, hingga pendampingan agar penerima mampu memenuhi kewajiban pembayaran cicilan.
Baca Juga:
Dengan pengawasan dan pendampingan yang lebih kuat, program KUR diharapkan semakin tepat sasaran, tidak menyulitkan masyarakat, serta mampu mendorong pertumbuhan usaha dan perekonomian daerah. (red-tim/ms)
Sebelumnya
Bareskrim: Judi Online adalah Penipuan
Artikel Terkait
