Menurut Rini, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung program prioritas pembangunan. “DPR dan pemerintah telah sepakat untuk menyelesaikan semuanya. Oktober CPNS,” ujar Rini usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Ia juga menepis anggapan bahwa penyesuaian ini terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran. Rini menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk mengangkat pelamar yang telah lulus seleksi calon ASN (CASN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penyesuaian jadwal ini, lanjutnya, dilakukan agar proses pengadaan CASN dapat berjalan lebih optimal serta menjawab berbagai tantangan yang muncul dalam penataan ASN nasional. Selain itu, ada beberapa daerah yang mengusulkan penundaan seleksi.
Rini mengungkapkan bahwa evaluasi dari tahapan pengadaan CASN 2024 menunjukkan beberapa kendala, seperti instansi yang menunda penyelesaian pengadaan CPNS dan usulan formasi yang tidak sesuai dengan data pemerintah. Selain itu, beberapa instansi tidak mengajukan formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang telah terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia juga menyoroti adanya pelamar yang mendaftar pada unit kerja yang tidak sesuai dengan data mereka. “Fokus utama kami dalam CASN saat ini adalah menyelesaikan penataan pegawai non-ASN,” tegas Rini. (red-win)