TKD dan Bencana, Tiga Gubernur Sumatera ke Kemendagri
TANGERANG SELATAN || MTUNews.com – Tiga gubernur di wilayah Sumatera, yakni Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, dan Gubernur Sumatera Barat, kompak menghadiri rapat langsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Kamis (15/1/2026), untuk membahas penanganan dan percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda kawasan Sumatera pada akhir November 2025.
Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi, merusak infrastruktur vital, serta memberikan tekanan berat terhadap kondisi fiskal pemerintah daerah. Dalam rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, para gubernur menyampaikan berbagai persoalan krusial yang dihadapi daerah masing-masing.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan bahwa APBD Sumut mengalami tekanan signifikan setelah pemerintah provinsi harus mengalihkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk penanganan bencana. Ia menyebut kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, terutama bagi 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Baca Juga:
Bobby meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan penambahan anggaran penanganan bencana serta tidak melakukan pemotongan transfer ke daerah (TKD), sehingga Sumut dapat menerima dana secara penuh seperti sebelum kebijakan efisiensi diberlakukan. Menurutnya, pengalihan anggaran pascabencana telah digunakan antara lain lebih dari Rp275 miliar untuk perbaikan infrastruktur, Rp21 miliar untuk pemulihan sektor pendidikan, Rp110 miliar untuk fasilitas kesehatan, serta dana tambahan untuk pemulihan sistem informatika.
Hal serupa disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana di wilayah Sumatera membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah pusat, termasuk pengembalian dana TKD seperti sebelum efisiensi anggaran. Mahyeldi juga menyoroti perlunya keseragaman pagu anggaran bantuan perbaikan rumah warga terdampak bencana, mengingat saat ini terdapat perbedaan nilai bantuan antara BNPB dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyampaikan tantangan berbeda. Meski Aceh tidak mengalami pemotongan TKD dan telah menerima dukungan penuh dari pemerintah pusat, wilayahnya menghadapi persoalan serius di sektor pangan dan infrastruktur. Lebih dari 50.000 hektare sawah tertutup lumpur pascabanjir, sehingga mengancam produktivitas pertanian dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.
Baca Juga:
Selain sektor pertanian, Mualem mengungkapkan bahwa pemulihan infrastruktur penghubung seperti jalan dan jembatan masih belum sepenuhnya rampung. Sejumlah wilayah, termasuk Aceh Timur dan Aceh Utara, hingga kini masih mengandalkan rakit sebagai sarana penyeberangan warga dan anak-anak sekolah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong percepatan pemulihan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ia meminta kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Pertanian, Perindustrian, UMKM, dan Ekonomi Kreatif, untuk aktif membantu pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Tito menegaskan bahwa gotong royong dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta organisasi nonpemerintah menjadi kunci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia optimistis, dengan tambahan sekitar 15.000 personel dari TNI-Polri dan sekolah kedinasan, pembersihan lumpur dan normalisasi sungai di Aceh dapat diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga pemulihan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (red-win)
Baca Juga:
Selanjutnya
Napoli Menang Tipis 1-0 atas Sassuolo
Artikel Terkait
