KPK Dipersilahkan Usut Korupsi Bansos 2020
PALANGKA RAYA || MTUNews.com – Presiden Joko Widodo telah memberikan izin kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 tahun 2020 yang diduga merugikan negara sebesar Rp125 miliar.
“Saya kira tindak lanjut dari peristiwa yang lalu ya. Silakan diproses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat hukum,” kata Presiden singkat saat kunjungan kerja di Barito Timur, Kalimantan Tengah, Kamis.
KPK telah memulai penyidikan terkait dugaan korupsi bansos Presiden untuk Penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.
Baca Juga:
“Ini merupakan pengembangan perkara distribusi bansos yang baru-baru ini sudah diputus oleh pengadilan Tipikor. Ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (27/6).
Tessa menjelaskan bahwa dalam kasus tersebut penyidik KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Ivo Wongkaren (IW).
Ia juga menyebutkan bahwa perhitungan awal kerugian keuangan negara akibat dugaan tindak pidana korupsi tersebut mencapai Rp125 miliar.
Baca Juga:
Dalam surat dakwaan yang sama, jaksa juga menuntut Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada, Roni Ramdani, dan General Manager PT Primalayan Teknologi Persada, Richard Cahyanto.
Roni Ramdani dituntut pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara, sementara Richard Cahyanto dituntut pidana penjara selama 7 tahun serta denda Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara. (red)
Baca Juga:
Artikel Terkait
