Bupati Samosir Dampingi Gubsu Terima Komisi II DPR RI
MEDAN || MTUNews.com – Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, ST, turut mendampingi Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, dalam menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, pada Kamis (3/7/2025).
Kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, bersama rombongan tersebut difokuskan pada isu-isu strategis di sektor pertanahan, antara lain Pelayanan Pertanahan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta berbagai permasalahan tata ruang di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Hadir dalam pertemuan ini para kepala daerah dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten/kota se-Sumatera Utara, Staf Ahli Menteri ATR/BPN RI Bidang Teknologi dan Informasi, Dr. Dwi Budi Martono, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumut, Muhammad Sri Pranoto.
Baca Juga:
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat mengenai konflik agraria yang masih marak terjadi dan belum terselesaikan secara tuntas di berbagai kabupaten/kota di Sumut. Ia menyoroti dampak serius konflik agraria terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat lokal.
“Konflik pertanahan ini bukan masalah satu-dua tahun. Bahkan sering kali menjadi janji politik dalam tahun-tahun kontestasi. Namun, kenyataannya masalah ini terus bergulir tanpa penyelesaian yang nyata,” tegas Bobby.
Berdasarkan data Kantor Wilayah BPN Sumut, tercatat 33 konflik agraria dengan luas lahan terdampak mencapai 34.000 hektare—angka tertinggi secara nasional. Dari jumlah tersebut, 20 kasus terjadi di lahan eks-Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN, yang menjadi sumber utama tumpang tindih klaim antara masyarakat, perusahaan, dan hak adat.
Baca Juga:
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan komitmennya untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan kementerian terkait, seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
“Komisi II DPR RI akan memfasilitasi seluruh pemerintah daerah di Sumut agar masalah ini bisa ditangani secara menyeluruh. Kami akan teruskan semua masukan ini ke kementerian terkait untuk dicarikan solusi terbaik,” ujarnya.
Kepala Kanwil BPN Sumut, Muhammad Sri Pranoto, menambahkan bahwa penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara membutuhkan transparansi menyeluruh serta sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. (red-Win)
Baca Juga:
Selanjutnya
PSSI Gaet Van Kempen Latih Timnas U-20
Artikel Terkait
