Beranda Daerah Program 3 Juta Rumah, Gubsu dan Wabup Samosir Ikut Rapat Bareng Menteri PKP

Program 3 Juta Rumah, Gubsu dan Wabup Samosir Ikut Rapat Bareng Menteri PKP

Oleh MTUNews - Juli 4, 2025, 7:41 pm

TANGERANG SELATAN || MTUNews.com – Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, SE, MM, bersama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution serta para bupati/wali kota se-Sumatera Utara, mengikuti pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (PKP-RI), Muruarar Sirait, di Wisma Mandiri, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Pertemuan tersebut membahas percepatan Program 3 Juta Rumah, khususnya alokasi rumah subsidi bagi masyarakat di Sumatera Utara. Dalam kesempatan itu, Menteri PKP-RI menyampaikan bahwa pemerintah pusat menetapkan target 350.000 unit rumah subsidi tahun ini secara nasional—jumlah tertinggi sejak program diluncurkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.000 unit dialokasikan untuk masyarakat Sumatera Utara melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

“Alokasi ini diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN), namun juga mencakup pekerja informal seperti tukang becak dan pedagang kecil. Kepala daerah harus memastikan program ini benar-benar menjangkau masyarakat luas,” ujar Menteri PKP-RI, Muruarar Sirait.

Ia juga mengungkapkan bahwa untuk tahun 2026, Kementerian PKP telah mengusulkan tambahan anggaran guna membangun 500.000 unit rumah subsidi dan merenovasi dua juta rumah tidak layak huni.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyambut baik program ini dan langsung menginisiasi pembentukan tim monitoring dan evaluasi, serta memastikan Bank Sumut menjadi mitra utama penyalur KPR FLPP. “Bank Sumut akan memberikan layanan gratis untuk biaya provisi, notaris, dan administrasi bagi penerima subsidi,” jelas Bobby.

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menyatakan komitmen penuh mendukung program subsidi rumah tersebut, dan siap berkolaborasi untuk memastikan distribusi tepat sasaran di wilayah Samosir.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sumut, disaksikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bagian dari integrasi data dan perencanaan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. (red-Jeconiah)