Polri Teratas dalam Survei Lembaga Penegak Hukum
JAKARTA || MTUNews.com – Rumah Politik Indonesia merilis hasil survei nasional terkait kinerja lembaga penegak hukum di Tanah Air. Dalam temuan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menempati posisi teratas sebagai lembaga penegak hukum dengan kinerja terbaik sekaligus paling dipercaya publik.
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan kabar menggembirakan bagi Polri karena menunjukkan adanya peningkatan citra dan kepercayaan publik terhadap korps Bhayangkara. Menurutnya, kepercayaan itu tidak terlepas dari berbagai langkah pembenahan dan prestasi yang ditorehkan Polri dalam beberapa tahun terakhir.
Fernando menegaskan, hasil survei memperlihatkan Polri berhasil menduduki peringkat pertama dengan persentase 20,11 persen, disusul KPK dengan 20,9 persen, Kejaksaan Agung 20,5 persen, pengadilan 18,51 persen, dan Mahkamah Konstitusi 17,21 persen. Survei dilakukan pada 22–26 Agustus 2025 di 34 provinsi dengan melibatkan 1.525 responden dari berbagai latar belakang.

Selain unggul dalam penilaian umum, Polri juga menempati posisi teratas dalam penegakan kejahatan siber dan kriminalitas baru dengan 22,35 persen, sedikit di atas Kejagung (22,32 persen) dan KPK (22,29 persen). Bahkan, dalam aspek reformasi peradilan, Polri kembali masuk tiga besar dengan 20,6 persen, bersaing ketat dengan Kejagung (20,9 persen) dan KPK (20,4 persen).
Adapun untuk indikator khusus pemberantasan korupsi, KPK masih menjadi lembaga dengan kinerja paling menonjol (21,23 persen), namun Polri berhasil menempel ketat dengan 21,2 persen, disusul Kejagung 21,17 persen, MK 19,21 persen, dan pengadilan 17,03 persen.
Fernando menilai kompetisi ketat antara Polri, Kejagung, dan KPK menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang signifikan di tubuh masing-masing lembaga. Ia mencontohkan KPK yang kembali aktif melakukan operasi tangkap tangan (OTT), serta Kejagung yang gencar mengungkap kasus besar dengan nilai kerugian negara fantastis.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dan pengadilan yang konsisten berada di peringkat terbawah, menurut Fernando, perlu menjadikan hasil survei ini sebagai masukan berharga untuk segera berbenah dan meningkatkan kinerja.

Pakar hukum Desmen Rahmat menambahkan, survei ini tidak hanya memotret kinerja lembaga penegak hukum, tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang tingkat kepercayaan masyarakat. Menurutnya, hasil survei dapat dijadikan bahan refleksi sekaligus dorongan bagi para pimpinan lembaga hukum untuk terus melakukan perbaikan.
“Hasil survei ini adalah cerminan langsung dari suara publik, sehingga menjadi bahan masukan penting bagi peningkatan kinerja lembaga penegak hukum ke depan,” ujar Desmen dilangsir Antara. (red-jeconiah)










