Menteri LH Akui Sulit Awasi Jutaan Usaha di Tengah Bencana
JAKARTA || MTUNews.com – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengakui keterbatasan pemerintah dalam memantau sekitar lima juta unit usaha di Indonesia, menyusul banjir bandang yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu. Hanif mengatakan evaluasi langsung dilakukan setelah bencana, namun jumlah personel pengawas yang kurang dari 3.000 orang membuat pemantauan harian nyaris tidak mungkin dilakukan.
“Tidak semua lokasi bisa kami pantau setiap hari. Ada lima juta unit usaha dengan pengawasan dari level provinsi hingga kabupaten, sementara tenaga pengawas sangat terbatas,” ujar Hanif di Jakarta Selatan, Senin (8/12/2025). Ia juga tidak menepis kritik publik terkait lemahnya sistem pemantauan lingkungan nasional. “Saya tidak menutupi kekurangan ini. Kapasitas kami memang masih terbatas,” katanya.
Hanif menyebut banjir dan longsor di Sumut terjadi pada lima daerah aliran sungai (DAS): Batang Toru, Garoga, Badili, Aek Pandan, dan Sibuluan. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan 85 persen tutupan hutan di DAS tersebut telah berubah menjadi areal penggunaan lain (APL). Kondisi serupa terlihat di Sumatera Barat pada DAS Anai, Antokan, Banda Gadang, Masang Kanan, Masang Kiri, dan Ulakan Tapis, yang kini didominasi APL hingga 98 persen.
Baca Juga:
Saat ini KLH memeriksa delapan perusahaan yang diduga memicu kerusakan DAS dan memperburuk banjir di Sumatera. Empat perusahaan—PT Agincourt Resources, PTPN III, PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), dan satu entitas lain—telah dihentikan operasionalnya untuk sementara. “Hari ini empat perusahaan dipanggil, besok empat lagi yang memiliki persetujuan lingkungan di wilayah Batang Toru,” jelas Hanif. Pemerintah juga mewajibkan audit lingkungan guna menekan tekanan ekologis di hulu DAS.
DAS Garoga menjadi wilayah paling terdampak, dengan satu desa tertimbun material longsor. Penelusuran KLH menemukan keberadaan perkebunan kelapa sawit milik swasta di kawasan tersebut. Sementara itu, Deputi Penegakan Hukum KLH, Rizal Irawan, mengungkapkan bahwa pantauan udara menunjukkan pembukaan lahan masif untuk PLTA, hutan tanaman industri, tambang, dan kebun sawit. “Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi besar-besaran,” kata Rizal. Pemerintah kini memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara. (red-jec)
Baca Juga:
Artikel Terkait
