Konsultan Rampungkan Audit Utang, Erikson Sianipar Desak Pembayaran Suplier Segera

Program MBG di wilayah Tapanuli disebut tidak hadir secara instan. Sejak 2025, Erikson menjadi salah satu pionir implementasi dengan menggandeng berbagai tokoh lokal untuk berkolaborasi. Inisiatif tersebut diawali dengan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pertama pada Mei 2025, yang kemudian berkembang melalui keterlibatan koperasi sebagai pemasok bahan baku. Pada Juli 2025, Koperasi Produsen Multi Pihak Tumbuh Sejahtera Bersama Petani ditetapkan sebagai pemasok utama, menggantikan koperasi sebelumnya.

Memasuki 2026, persoalan mulai mencuat. Dalam sejumlah pertemuan bulanan supplier yang turut dihadiri Erikson, isu utang koperasi kerap ditanyakan, namun tidak pernah disampaikan secara terbuka oleh para pemasok. Bahkan, disebutkan bahwa pihak supplier yang menyampaikan keluhan berisiko diberhentikan oleh pengurus lama.

Baca Juga:

Aek Sigeaon Bersiap Jadi Ikon Pedestrian dan Kuliner Malam

Pada Februari 2026, pengawas koperasi menginisiasi audit guna menata administrasi serta pelaporan keuangan, termasuk persiapan SPT tahunan. Namun, proses audit tidak berjalan optimal karena pengurus saat itu dinilai tidak kooperatif dalam предоставkan data, terutama terkait jumlah dan validitas utang kepada supplier. Kondisi ini memaksa konsultan melakukan penelusuran data secara mandiri dari berbagai sumber, yang berdampak pada lamanya proses verifikasi. Tanpa kejelasan data—baik terkait pihak penerima, nilai utang, maupun keabsahannya—pembayaran dinilai tidak dapat dilakukan secara tepat.

Situasi tersebut berujung pada penerbitan surat peringatan oleh konsultan dan pengawas. Dalam proses audit, ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan koperasi yang berpotensi menimbulkan kerugian, termasuk bagi para supplier yang belum menerima pembayaran penuh.

Dinamika ini kemudian memuncak dalam Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) pada akhir Maret 2026 yang memberhentikan ketua koperasi sebelumnya, Erni Hutauruk, dan menetapkan Hendra Sipahutar sebagai ketua baru. Perubahan kepengurusan tersebut telah didaftarkan ke instansi terkait dan kini dalam proses administrasi lanjutan.

Baca Juga:

Kunker ke Samosir, Ibu Wagubsu Apresiasi Pesona Negeri Indah

Di tengah proses transisi, keluhan supplier mulai mengemuka terkait keterlambatan pembayaran yang terjadi pada periode kepengurusan sebelumnya. Situasi ini turut memicu kegaduhan di media sosial dan masyarakat, terutama karena dinilai belum ada langkah konkret penyelesaian dari pengurus lama.

Menanggapi hal tersebut, Erikson menegaskan bahwa penyelesaian kewajiban kepada supplier menjadi prioritas utama dan akan dituntaskan, sembari tetap menempuh langkah hukum atas dugaan penyimpangan yang terjadi.

Sementara itu, Hendra Sipahutar menyampaikan bahwa kendala utama dalam proses pembayaran adalah ketidaklengkapan data inventarisasi dari kepengurusan sebelumnya. Pihaknya kini melakukan penataan data secara menyeluruh guna memastikan seluruh kewajiban diselesaikan secara tepat dan tidak menimbulkan persoalan baru.

Baca Juga:

Selvi Gibran Buka HUT ke-46 Dekranas, Perajin Didorong Mendunia

“Semua kewajiban akan diselesaikan, tetapi harus berdasarkan data yang valid agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah laporan final dari konsultan terkait total utang koperasi diterima, proses pembayaran akan segera dipercepat hingga tuntas.

Di sisi lain, proses hukum atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan koperasi juga tengah berjalan dan telah ditangani aparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Baca Juga:

Wabup Samosir Dorong Sinergi dengan DPRD Sumut

Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Erikson menegaskan bahwa fokus utama tetap pada keberlanjutan program MBG sebagai upaya strategis membangun kualitas generasi masa depan. Ia menilai, pembenahan sistem, termasuk relasi dengan supplier, menjadi langkah penting untuk memastikan program berjalan lebih transparan, tertib, dan berkelanjutan. (red-tim)