Deretan Ketum Partai Terlama di Tengah Wacana Pembatasan
JAKARTA || MTUNews.com – Wacana pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring dalam laporan 2025 merekomendasikan perbaikan tata kelola partai. Salah satu poin penting yang diusulkan adalah pembatasan masa jabatan ketua umum maksimal dua periode guna mendorong kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan yang lebih sehat.
Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari 16 poin perbaikan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem kaderisasi, pendidikan politik, hingga transparansi keuangan partai. KPK menilai, tanpa adanya pembatasan, proses suksesi di internal partai berpotensi stagnan dan menghambat demokratisasi.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut sebagian besar partai di Indonesia masih menghadapi persoalan dalam pergantian kepemimpinan. Ia menilai hanya segelintir partai seperti Golkar dan PKS yang relatif memiliki mekanisme transisi, meski kualitasnya dinilai belum optimal.
Baca Juga:
Meski demikian, usulan pembatasan ini belum mendapat dukungan luas. Sejumlah partai di DPR seperti PDIP, PKB, Demokrat, PAN, dan NasDem menyatakan penolakan dengan alasan bahwa mekanisme pergantian pimpinan merupakan ranah internal partai. Sementara itu, PKS dan Golkar cenderung mendukung, sedangkan Gerindra belum memberikan sikap resmi.
Di tengah polemik tersebut, sejumlah ketua umum partai tercatat memiliki masa jabatan yang panjang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi yang terlama dengan masa kepemimpinan mencapai lebih dari tiga dekade sejak pertama kali terpilih pada 1993 saat partai masih bernama PDI.
Disusul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang memimpin sejak 2005, serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menjabat sejak pendirian partai pada 2011. Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga telah memimpin partainya sejak 2014. Selain itu, Yusril Ihza Mahendra tercatat pernah memimpin Partai Bulan Bintang selama 16 tahun sebelum mundur pada 2024.
Baca Juga:
Panjangya masa jabatan para elite partai ini menjadi sorotan dalam diskursus pembenahan sistem politik nasional. Pembatasan dinilai dapat membuka ruang regenerasi dan meningkatkan kualitas demokrasi internal partai, meski implementasinya masih bergantung pada kesepakatan dan kemauan politik masing-masing partai. (red-ms)
Artikel Terkait
