MBG Berubah Usai Dadan Dicopot
JAKARTA || MTUNews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, mulai melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan dengan fokus utama pada perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, serta pemerataan manfaat program hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Salah satu langkah awal yang ditempuh adalah menghentikan sementara atau moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Kebijakan ini diambil untuk menata kembali lebih dari 27.000 dapur MBG yang telah beroperasi. Menurut Nanik, evaluasi diperlukan agar distribusi SPPG tidak menumpuk di wilayah perkotaan dan aglomerasi, sementara sejumlah daerah 3T masih belum terjangkau layanan program tersebut.
Selain melakukan penataan jaringan dapur, BGN juga mulai membuka peluang pendanaan dari luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan alternatif dapat berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN, hibah lembaga internasional, maupun dukungan dunia usaha. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban keuangan negara tanpa mengurangi cakupan pelayanan bagi penerima manfaat.

Dalam upaya memperluas jangkauan MBG di wilayah 3T, BGN berencana memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia, termasuk kantin sekolah, dapur umum, maupun dapur masyarakat setempat. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan membangun dapur baru di daerah yang jumlah penerima manfaatnya relatif sedikit, sehingga anggaran dapat digunakan secara lebih efisien.
Nanik menegaskan bahwa arah kebijakan MBG ke depan tidak lagi berfokus pada peningkatan jumlah dapur atau target kuantitatif semata, melainkan pada kualitas pelaksanaan program. Perbaikan akan diarahkan pada ketepatan sasaran, peningkatan kualitas makanan, penguatan layanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta pembentukan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan transparan. BGN juga berkomitmen membuka ruang evaluasi publik melalui komunikasi rutin dengan media dan pemangku kepentingan guna memastikan program berjalan lebih akuntabel dan tepat sasaran. (red_ms)









