PKB Sebut PDIP Abu-Abu, Demokrat: Sudah Jelas di Luar Pemerintah

JAKARTA || MTUNews.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi pernyataan sejumlah pihak yang menilai posisi PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih “abu-abu”. Ia menegaskan bahwa dalam sistem politik Indonesia tidak dikenal istilah oposisi secara formal, melainkan pembagian posisi partai antara berada di dalam atau di luar pemerintahan.

“Sistem politik di Indonesia sebenarnya tidak mengenal oposisi secara formal, tetapi lebih pada partai yang berada di dalam atau di luar pemerintahan,” kata Herman kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).

Herman menekankan bahwa setiap partai politik memiliki kedaulatan untuk menentukan sikap dan posisinya terhadap pemerintah. Karena itu, penilaian terhadap posisi PDIP sepenuhnya menjadi ranah internal partai tersebut.

Baca Juga:

Parpol Nonparlemen Melawan PT 5 Persen

“Kami menghormati kedaulatan dan hak setiap partai untuk menentukan sikap politiknya,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa hingga saat ini PDIP diketahui memilih berada di luar pemerintahan. Menurutnya, pilihan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sah dan konstitusional.

“Yang pasti, sampai saat ini PDIP memilih berada di luar pemerintahan,” imbuhnya.

Baca Juga:

Gerindra: Parpol Koalisi Bahas PT 5 Persen

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDIP untuk bersikap tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai sikap yang tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan di ruang publik.

“Saya harap mengambil sikap yang tegas saja. Kalau oposisi, oposisi. Jangan abu-abu,” ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa partainya berada di luar pemerintahan dan menjalankan peran sebagai kekuatan penyeimbang. Ia juga menyebut posisi tersebut merupakan keputusan resmi partai.

Baca Juga:

5 Partai Usulkan Pemakzulan Masinton, Gerindra Mundur

“Partai penyeimbang di luar pemerintahan. Itu keputusan kongres partai,” kata Andreas. (red-ms)