PKS Sentil Polemik Posisi Politik PDIP

TANGERANG SELATAN || MTUNews.com – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Kholid, menanggapi perdebatan mengenai posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) yang belakangan disebut sejumlah pihak masih berada dalam posisi “abu-abu” terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Kholid, dalam sistem demokrasi, keberadaan partai politik baik di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama memiliki peran penting.

“Kami menghormati pilihan politik setiap partai. Dalam negara demokrasi, keberadaan partai di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama penting dan sama-sama dibutuhkan,” kata Kholid saat dihubungi, Sabtu (20/6/2026).

Kholid menegaskan, apabila PDIP memilih berada di luar pemerintahan, langkah tersebut merupakan pilihan politik yang sah dan konstitusional. Bahkan, menurutnya, keberadaan partai di luar pemerintahan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan (checks and balances) dalam sistem demokrasi.

Baca Juga:

Parpol Nonparlemen Melawan PT 5 Persen

“Jika PDI Perjuangan memilih berada di luar pemerintahan, itu merupakan pilihan yang sah, konstitusional, dan baik bagi demokrasi karena dapat memperkuat fungsi checks and balances di parlemen,” ujarnya.

Ia kemudian menyinggung pengalaman PKS yang selama dua periode pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo memilih berada di luar pemerintahan. Selama satu dekade tersebut, kata Kholid, PKS menjalankan fungsi pengawasan dan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah sebagai bagian dari mekanisme demokrasi.

“PKS pernah berada di luar pemerintahan selama 10 tahun pada masa Presiden Joko Widodo ketika PDIP menjadi partai utama pendukung pemerintah. Saat ini kami memilih berada di dalam pemerintahan untuk mendukung keberhasilan program-program Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.

Baca Juga:

Gerindra: Parpol Koalisi Bahas PT 5 Persen

Pernyataan Kholid muncul di tengah polemik yang berkembang setelah Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, meminta PDIP memperjelas sikap politiknya terhadap pemerintahan Prabowo. Jazilul menilai posisi PDIP selama ini belum menunjukkan ketegasan apakah menjadi oposisi atau mendukung pemerintah.

“Saya harap mengambil sikap yang tegas saja. Kalau oposisi, oposisi. Jangan abu-abu,” ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa posisi partainya sudah jelas, yakni berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang. Menurut Andreas, sikap tersebut merupakan keputusan resmi partai yang telah ditetapkan melalui Kongres PDIP.

Baca Juga:

5 Partai Usulkan Pemakzulan Masinton, Gerindra Mundur

“Partai penyeimbang di luar pemerintahan. Itu keputusan kongres partai,” tegas Andreas.

Perdebatan mengenai posisi politik PDIP belakangan menjadi sorotan publik seiring menguatnya diskursus mengenai peran partai-partai di luar pemerintahan dalam menjaga fungsi pengawasan terhadap jalannya kekuasaan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (red-win)

Baca Juga:

Partai Hanura Ganti Logo, Sambut Pemilu 2029