PM Dick Schoof Lengser, Koalisi Sayap Kanan Bubar
JAKARTA || MTUNews.com – Pemerintahan Belanda resmi tumbang setelah Perdana Menteri Dick Schoof mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (3/6/2025), menyusul pembubaran koalisi pemerintahan yang dipicu oleh penarikan dukungan Partai Kebebasan (PVV) pimpinan tokoh sayap kanan Geert Wilders.
Koalisi yang semula terdiri dari empat partai, yakni PVV, Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD), Kontrak Sosial Baru (NSC), dan Gerakan Petani-Warga Negara (BBB), pecah akibat perbedaan tajam terkait kebijakan imigrasi. Wilders menyatakan keputusannya menarik menteri-menteri PVV dari kabinet karena kecewa atas lambannya realisasi kebijakan pembatasan imigrasi. “Saya mendaftar untuk kebijakan suaka paling ketat, bukan untuk kejatuhan Belanda,” tegas Wilders, dikutip AFP.
Menanggapi keputusan tersebut, Schoof menyebut langkah Wilders tidak bertanggung jawab. Ia kemudian menyatakan mundur dari jabatannya dan akan bertindak sebagai perdana menteri sementara hingga kabinet baru terbentuk. “Saya tetap menjabat sebagai pejabat sementara karena kehidupan di Belanda dan dunia internasional harus terus berjalan,” ujar Schoof kepada awak media.
Baca Juga:
Sementara itu, pimpinan VVD, Dilan Yesilgöz, menyayangkan tindakan Wilders dan menyebutnya sebagai langkah gegabah yang dapat membuka jalan bagi partai-partai sayap kiri untuk meraih kekuasaan dalam pemilu mendatang. Sejumlah analis memperkirakan pemilu baru akan digelar setelah musim panas, mengingat penyelenggaraan pemilu di Belanda memakan waktu hingga tiga bulan.
PVV sebelumnya mencetak kemenangan besar dalam pemilu parlemen pada November 2023 dan masih menjadi partai terkuat berdasarkan berbagai jajak pendapat, meski selisih suara dengan pesaingnya mulai menipis. Frans Timmermans dari kubu kiri (GL–PvdA) dan partai liberal VVD menjadi penantang kuat dalam persaingan elektoral selanjutnya.
Wilders, yang sering dijuluki “Trump-nya Belanda” karena sikap keras terhadap imigrasi dan gaya retorika populisnya, beberapa waktu lalu mengancam akan merobohkan koalisi jika rencana ketat pengendalian migrasi, termasuk deportasi warga negara ganda pelaku kejahatan, tidak segera dilaksanakan. Namun, sejumlah pakar menilai usulan tersebut tidak realistis secara hukum dan politik, serta menduga Wilders memang sengaja menciptakan krisis untuk memanfaatkan momen politik.
Baca Juga:
Kendati menang dalam pemilu, Wilders gagal menjadi perdana menteri karena penolakan dari mitra koalisinya. Sebagai kompromi, Dick Schoof—birokrat non-partai—dipilih untuk memimpin kabinet, sementara para pemimpin partai memilih tetap berada di parlemen. (red-Win)
Sebelumnya
TNI AL Bunuh Jurnalis, Dituntut Seumur Hidup
Artikel Terkait
