PDIP Jadi Penyeimbang, Menyeimbangkan Apa?

JAKARTA || MTUNews.com – Partai Golkar menyoroti posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) yang hingga kini memilih berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski menghormati pilihan tersebut, Golkar mempertanyakan sejauh mana peran PDIP sebagai partai penyeimbang benar-benar dijalankan dalam praktik politik.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan sejumlah pernyataan elite PDIP menunjukkan bahwa partai berlambang banteng itu menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.

“Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang. Itu adalah pilihan politik yang sah dalam demokrasi,” kata Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Baca Juga:

Parpol Nonparlemen Melawan PT 5 Persen

Namun demikian, Sarmuji menilai efektivitas peran tersebut masih perlu dibuktikan secara nyata kepada publik. Menurutnya, masyarakat akan menjadi pihak yang menilai apakah fungsi penyeimbang yang diklaim PDIP benar-benar dijalankan atau hanya sebatas narasi politik.

“Yang jelas sampai saat ini PDIP tidak masuk dalam pemerintahan. Soal praktik sebagai penyeimbang, itu hal lain. Selama ini apa yang diseimbangkan? Biarlah rakyat yang menilai,” ujarnya.

Perdebatan mengenai posisi politik PDIP sebelumnya juga disoroti oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid. Ia meminta PDIP menunjukkan sikap yang lebih tegas terkait hubungannya dengan pemerintahan Presiden Prabowo.

Baca Juga:

Gerindra: Parpol Koalisi Bahas PT 5 Persen

Menurut Jazilul, PDIP perlu menentukan posisi secara jelas, apakah memilih menjadi oposisi atau mendukung pemerintah. Ia menilai sikap yang dianggap berada di tengah-tengah justru berpotensi menimbulkan persepsi yang membingungkan di ruang publik.

“Saya harap mengambil sikap yang tegas saja. Kalau oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena semua partai yang berada di pemerintahan saat ini sedang bekerja keras menjalankan program-program Presiden,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Jazilul menegaskan bahwa seluruh partai pendukung pemerintah berkomitmen menjaga soliditas koalisi demi memastikan agenda pembangunan dan program prioritas Presiden Prabowo berjalan optimal. Karena itu, ia berharap seluruh kekuatan politik dapat menunjukkan posisi yang jelas dan konsisten.

Baca Juga:

5 Partai Usulkan Pemakzulan Masinton, Gerindra Mundur

Selain itu, Jazilul juga mempertanyakan makna pernyataan PDIP yang menyebut diri sebagai partai penyeimbang. Menurutnya, hingga kini belum terlihat secara konkret bentuk penyeimbangan yang dimaksud oleh partai tersebut.

“Selama ini ada kesan posisinya belum tegas. Menyeimbangkan seperti apa, saya juga belum paham. Yang penting posisi politiknya jelas agar semua pihak bisa bergerak dengan baik,” ujarnya.

Polemik mengenai posisi PDIP mencuat setelah sejumlah elite partai menyatakan bahwa PDIP memilih berada di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi checks and balances terhadap kekuasaan. Di sisi lain, sejumlah partai koalisi menilai sikap tersebut perlu diterjemahkan secara lebih jelas agar tidak menimbulkan berbagai tafsir di tengah publik. (red-win)

Baca Juga:

Partai Hanura Ganti Logo, Sambut Pemilu 2029