Pertalite Segera Dibatasi, Siapa yang Tak Bisa Beli?

Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Purbaya menegaskan bahwa pembahasan tersebut bukan terkait kenaikan harga Pertalite, melainkan upaya pemerintah memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran.

Baca Juga:

Pendiri Sariayu Martha Tilaar Tutup Usia, Dimakamkan Jumat

“Yang pertama diluruskan, harga nggak naik, ya. Cuma, waktu di DPR saya diperintahkan untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran,” kata Purbaya, dikutip dari Antara.

Desil 9 dan 10 Berpotensi Tak Lagi Bisa Membeli Pertalite

Salah satu opsi yang tengah dikaji pemerintah adalah membatasi pembelian Pertalite bersubsidi bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan 20 persen tertinggi.

Purbaya mengatakan, masyarakat dalam kelompok tersebut nantinya berpotensi diarahkan untuk menggunakan BBM nonsubsidi.

Baca Juga:

Perpres Ojol Terbit, Tarif dan Jaminan Sosial Diatur

“Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” ujar Purbaya, dikutip dari Kompas.com, Selasa (11/8/2026).

Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan sejumlah indikator sosial dan ekonomi, seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, hingga kepemilikan aset.

Dalam pembagian tersebut terdapat 10 desil, dengan masing-masing desil mewakili 10 persen keluarga di Indonesia. Dengan demikian, desil 9 dan 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Baca Juga:

Dari Halmahera ke Dunia, Prabowo Resmikan Ekspor Baterai Listrik

Pembatasan Dilakukan Bertahap

Pemerintah belum akan langsung menerapkan kebijakan tersebut. Berbagai mekanisme dan sistem masih dipersiapkan agar pembatasan dapat berjalan dengan baik.

Purbaya menyebut penerapannya kemungkinan dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang. Pemerintah juga akan mempertimbangkan kesiapan sistem yang dimiliki PT Pertamina (Persero).

Kebijakan ini menjadi salah satu opsi pemerintah untuk memperbaiki penyaluran subsidi BBM yang selama ini dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Baca Juga:

SOL Perkuat Kemitraan dengan 40 Kontraktor Lokal

Jenis Kendaraan Juga Jadi Pertimbangan

Selain tingkat kesejahteraan masyarakat, jenis kendaraan yang digunakan juga akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pembatasan Pertalite bersubsidi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Bahlil, masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi seharusnya tidak menjadi penerima subsidi. Ia mencontohkan kendaraan mewah yang digunakan oleh kelompok masyarakat mampu.

Baca Juga:

SOL Vendor Day 2026, Perkuat Kemitraan Vendor Lokal

“Jadi gini, nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan),” ujar Bahlil. (red-sjs)